SAPPK ITB-DPD RI Bersinergi Wujudkan RUU Perkotaan Inklusif dan Berkelanjutan
Oleh Anggun Nindita
Editor Anggun Nindita
BANDUNG, itb.ac.id - Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung (SAPPK ITB) bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendukung Penelitian Empirik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkotaan, pada Senin (21/4/2025) di Ruang Seminar Lantai 2, Labtek IXA, SAPPK, ITB Kampus Ganesha.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya akademik dan legislatif dalam memperkuat substansi kebijakan pembangunan dan penataan kota di Indonesia.
Agenda ini dihadiri oleh dosen serta akademisi dari ITB, anggota Komite II DPD RI, pakar dari berbagai disiplin ilmu, serta perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Bappenas, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah. FGD ini bertujuan menghimpun masukan berbasis data empiris yang relevan dengan kompleksitas perkotaan Indonesia saat ini.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini menghadirkan berbagai topik penting, mulai dari pendekatan tata ruang dan lingkungan, penyediaan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, hingga penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan.
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari upaya penelitian lapangan yang dilakukan oleh tim SAPPK ITB di beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, dan Makassar, guna menyusun rekomendasi berbasis kondisi riil lapangan.
Harapannya hasil FGD ini dapat semakin memperkaya naskah akademik dan draf RUU Perkotaan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum perkotaan nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
